Gerindra Khawatir Kemenag Hadapi Radikalisme dengan Militer

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sodik Mudjahid khawatir bila Kementerian Agama (Kemenag) di bawah Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi akan menggunakan pendekatan militer menghadapi penyebaran radikalisme.

Sodik berharap, Fachrul lebih memilih langkah pendekatan dialog yang edukatif dalam menangkal radikalisme selama menjabat sebagai Menag.

"Menahan radikalisme, ini mengkhawatirkan. Sebagai seorang militer, (Fachrul) melakukan pendekatan militeris generalis terhadap rakyat yang dicurigai sebagai kaum radikal," kata Sodik dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10).

Ia pun mengaku pesimis dengan kinerja Kemenag di bawah Fachrul. Menurutnya, ruang lingkup tugas Kemenag jauh dari bidang kompetensi yang dikuasai Fachrul.

Sodik menuturkan bahwa satu-satunya tugas Kemenag yang sesuai dengan kompetensi Fahrul hanya terkait dengan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Sodik, tugas itu sesuai karena hanya menyangkut pada manajemen mobilisasi jamaah.

"Soal pondokan, katering, keamanan, dan lain-lain. Sebagai jenderal, (Fachrul) pasti andal dalam mobilisasi pasukan dan peralatan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR periode 2014-2019 itu.

Meski begitu, Sodik optimistis bahwa Fachrul akan mampu menata Kemenag hingga ke tingkat bawah. Sebagai seorang jenderal, Fachrul dianggap mempunyai kemampuan menata sampai unit pasukan paling bawah atau kecil.

Sodik pun berharap, Fachrul bisa melakukan reformasi birokrasi di Kemenag. Sodik menilai Fachrul yang berlatar belakang militer mesti tegas dan merombak mental dan budaya kerja di Kemenag.

"Kemenag selama ini paling lemah reformasi birokrasinya dan kultur birokrasinya sangat feodal.
Kami berharap, sebagai seorang jenderal, [Fachrul] berani melakukan reformasi budaya dan perombakan budaya kerja yang produktif, efisien," katanya.

Jokowi menunjuk Fachrul sebagai Menag dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Sebelum diumumkan dan dilantik, Fachrul termasuk tokoh yang dipanggil ke Istana Negara pada Selasa (22/10). Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, Fachrul mengaku ditelepon Senin (21/10) pukul 22.00 WIB dan diminta datang bertemu Jokowi.

Fachrul selama ini dikenal sebagai mantan Wakil Panglima TNI yang menjabat pada tahun 1999 hingga 2000. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1970 dan ditempatkan di kesatuan infanteri.

Jabatannya sebagai wakil panglima saat itu tak berlangsung lama lantaran diberhentikan mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur melalui Keputusan Presiden terkait penghapusan jabatan wakil panglima. (mts/end)