Johnny G Plate Sebut Blokir Internet untuk Situasi Abnormal

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pemblokiran internet di Indonesia dilakukan sebagai penindakan hukum abnormal untuk menghadapi situasi abnormal.

Pembatasan media sosial telah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019 usai demonstrasi hasil Pemilu. Pemblokiran internet juga dilakukan di Papua setelah terjadi kerusuhan di beberapa tempat terkait isu Papua.

"Harus perlu aturan yang menyesuaikan untuk menyelesaikan keadaan tidak normal. Kita pakai istilah 'in normal situation, enforce the normal norm. In case of abnormal event, enforce abnormal norm'. Supaya kita bisa selesai," kata Johnny saat berkunjung ke Gedung Transmedia, Jakarta Seltan, Jumat (25/10).

Johnny mengatakan negara harus mengatasi situasi tidak normal dengan penanganan khusus. Akan tetapi, ia mengakui kebijakan pemblokiran memang 'sedikit mengambil kebebasan berpendapat yang dilindungi dalam konstitusi'.

Johnny pun menegaskan bahwa pembatasan berpendapat yang diputuskan pemerintah sifatnya hanya sementara dan terbatas. Ia mengatakan pembatasan ini tidak bersifat permanen.

"Pada saat di mana ada satu situasi yang tidak stabil kekacauan, untuk mengatasi kekacauan diterapkan aturan yang ada pembatasan. Pembatasan yang sifatnya sangat sementara dan sangat terbatas," ujarnya.

Sebelumnya, berulang kali Executive Director SAFENet Damar Juniarto mengatakan pemblokiran internet tidak mencerminkan pemerintahan yang baik.

"Sekali lagi kami tegaskan, tindakan internet shutdown tak lain adalah upaya memperdaya hukum dan mencirikan sebuah kebijakan yang jauh dari kualifikasi good governance yang transparan, akuntabel dan mengakui supremasi hukum," kata Damar.

SAFEnet telah menyampaikan kritik pada kebijakan pemblokiran internet ini karena proses pengambilan keputusan tidak melalui prosedur standar operasi yang jelas. Selain itu, Damar juga mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak memiliki langkah mitigasi gangguan terhadap pelayanan publik yang berhenti. (jnp/fea)