Jokowi Yakin Hilirisasi Atasi Defisit Transaksi Berjalan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan bisa selesai dalam tiga tahun ke depan. Syaratnya, Indonesia gencar melakukan hilirisasi industri, khususnya di sektor pertambangan.

Sektor pertambangan selama ini banyak melakukan ekspor komoditas mentah. Pernyataan ini disampaikan Jokowi ketika menghadiri acara bertajuk Indonesia Mining Award 2019 yang dihadiri para pengusaha tambang kelas kakap di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (20/11).

"Saya hitung-hitung, kalau semua menuju hilirisasi dan industrialisasi, dibuat barang jadi dan setengah jadi, saya yakin tak sampai tiga tahun, semua problem (masalah) defisit bisa diselesaikan hanya dalam waktu tiga tahun," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan waktu tiga tahun tersebut baru berasal dari hilirisasi maksimal pada satu komoditas ekspor, seperti nikel saja. "Itu hanya satu komoditas saja, yang namanya nikel. Belum berbicara masalah timah, batu bara, tembaga, banyak sekali yang bisa kita lakukan dari sana. Karena dari situlah muncul nilai tambah, value added," katanya.

Contoh lain, sambungnya, hilirisasi bisa dilakukan untuk mengubah batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti gas bumi cair (Liquified Petroleum Gas/LPG). Lalu, LPG bisa diubah menjadi petrokimia, metanol, dan lainnya.

Kemudian, nikel bisa dijadikan campuran lithium baterai yang menjadi bahan baku pembentukan baterai bagi mobil listrik. Kebetulan, industri mobil listrik nasional juga tengah dikembangkan oleh pemerintah.

"Jadi ngapain kita impor elpiji, impor petrokimia yang besar, padahal ini bisa dibangun, bisa hilang current account deficit itu. Saya jamin bisa hilang tidak akan lebih dari tiga tahun kalau tambah satu komoditas, belok ke situ sebagian, rampung kita," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]
Untuk itu, kepala negara mengajak para pengusaha tambang yang hadir dalam acara tersebut agar mau melakukan hilirisasi bersama pemerintah. Begitu pula dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor tambang.

Menurutnya, hilirisasi sejatinya sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"UU Minerba amanatkan ke sana sampai 2017 seingat saya, namun ada relaksasi menjadi 2022. Jangan dipikir saya tidak mengerti," imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bila defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan bisa dihilangkan, maka Indonesia bisa menyelesaikan masalah-masalah lain. Misalnya, memperkuat nilai tukar rupiah dari mata uang lain, seperti dolar AS.

Sebab, ia menyakini hilirisasi membuat industri mampu memproduksi barang dengan volume lebih banyak dan bernilai ekspor tinggi. Hal ini membuat keuntungan industri meningkat, begitu pula bagi penciptaan lapangan kerja di domestik.

"Saya mengajak sekali lagi, semuanya bersiap menuju ke sana. Kalau memang perlu bergabung, bergabung lah. Kalau ada masalah pendanaan, mari kita bicara, saya bisa carikan solusi kalau diperlukan," ungkapnya.

"Tapi saya yakin bapak ibu semua orang kaya jadi urusan pendanaan mestinya tidak ada masalah, namun kalau ada masalah, mari berbicara di Istana, mari saya undang," katanya.

(uli/agt)