LSI: Salah di Capim KPK, Dukungan ke Jokowi Bisa Ditarik

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut dukungan terhadap Presiden Jokowi diraih, salah satunya, akibat kinerja pemberantasan korupsi KPK. Jika Jokowi salah dalam isu calon pimpinan KPK, dukungan kepada RI-1 pun diprediksi menurun.

Hal itu didasarkan atas survei terbaru LSI terkait kinerja KPK dan kaitannya dengan dukungan masyarakat ke Presiden Jokowi.

Survei itu dilakukan pada 11-16 Mei 2019 dengan melibatkan 1.220 responden dan menggunakan metode multistage random sampling.

"Intinya ini data yang sangat krusial untuk dipahami approval rating Pak Jokowi ditentukan seberapa persepsi positif atau tidak positif terhadap pemberantasan korupsi dan suap," ujar Peniliti LSI Burhanudin Muhtadi, di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Data itu juga memaparkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga lembaga KPK masih relatif tinggi. KPK mempunyai tingkat kepercayaan 84 persen dan presiden sebagai institusi berada satu tingkat di bawah KPK yakni 79 persen.

Tes wawancara dan uji publik Capim KPK. Proses ini diwarnai oleh kontroversi sejumlah capim KPK yang disebut tidak pro-pemberantasan korupsi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sedangkan untuk institusi politik seperti DPR dan parpol memiliki tingkat kepercayaan yang relatif rendah, yakni masing-masing 61 persen dan 53 persen.

Dalam survei itu, 50,8 persen masyarakat juga menilai pemerintah sudah cukup bekerja banyak dalam upaya pemberantasan korupsi.

Lalu dalam konteks tersebut, Burhanuddin menerangkan ada korelasi antara kelompok yang menilai puas dengan kinerja Jokowi dengan kepuasan terhadap pemberantasan korupsi.

"Semakin menilai pemerintah sudah banyak bekerja dalam pemberantasan korupsi, maka kepuasan terhadap kinerja Jokowi semakin tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, Burhan menegaskan Jokowi bisa membuat pilihan yang tepat dalam menentukan kepemimpinan KPK selanjutnya. Kalau tidak, kata dia, bukan tidak mungkin pendukung Jokowi berpaling.

"Orang yang percaya kepada Presiden umumnya percaya kepada KPK. Ini yang saya sebut kalau presiden salah langkah dalam mengambil kebijakan terkait pemilihan kepemimpinan KPK, bukan tidak mungkin sebagian pendukung presiden yang pro-KPK menarik diri," ucap dia.

Akibat mengungkap persoalan LHKPN para capim, Jubir KPK Febri Diansyah dilaporkan ke polisi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Jokowi untuk mengintervensi proses pemilihan calon pimpinan KPK. Pasalnya, koalisi masyarakat sipil menduga ada sejumlah kejanggalan dalam proses seleksi itu.

Misalnya, konflik kepentingan tiga anggota panitia seleksi capim KPK karena merupakan staf ahli Kapolri dan BIN, sejumlah capim yang terindikasi punya rekam jejak negatif ataupun tak menyetor LHKPN malah lolos.

[Gambas:Video CNN] (ani/arh)