PAN Akui Incar Satu Kursi Pimpinan MPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengakui partainya memang mengincar kursi pimpinan MPR. Dia berharap bergabungnya PAN bisa menguatkan posisi MPR.

Hal itu dia katakan merespons wacana penambahan kursi pimpinan MPR dari lima orang menjadi 10 orang.

"Kita ingin memiliki penguatan di parlemen salah satunya dengan kehadiran PAN di paket pimpinan MPR. Jadi ini sudah dibicarakan menyeluruh, lintas partai," kata Eddy di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (23/8).

Di kesempatan yang sama, Anggota MPR dari fraksi PAN, Saleh Daulay menyebut saat ini sebagian besar partai yang ada dalam legislatif merespon baik wacana penambahan kursi pimpinan MPR dari lima kursi menjadi 10 kursi pimpinan. Bahkan kata Saleh, pembahasan soal tambahan kursi pimpinan MPR ini telah dibahas oleh seluruh fraksi.

Dia juga mengklaim, respons baik itu telah disampaikan oleh sejumlah partai antara lain Partai Gerindra, PKS, PPP dan PKB. Meski respons partai-partai ini baik, Saleh mengaku tak berani menyimpulkan bahwa mereka setuju atas penambahan kursi MPR ini.

"Ini ada arah yang positif untuk itu, tetapi kita tidak bisa menyimpulkan. Keputusan-keputusan kita serahkan dulu kepada pimpinan fraksi dan partai politik," kata Saleh.

Saleh juga menyebut meski sebagian besar partai menyambut positif wacana penambahan kursi MPR ini, ada dua partai yang nampaknya menolak wacana tersebut. Dua partai itu yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Meski begitu, Saleh juga menyebut sikap itu tak bisa 100 persen dikatakan sebagai penolakan. Lantaran hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi berupa rapat gabungan untuk menentukan hal tersebut.

"Saya kira belum menolak mungkin masih ingin mendalami membahas. Karena menolak itu di rapat gabungan," kata dia.

Dalam kesempatan ini, Saleh juga menyebut rapat gabungan untuk membahas soal tambahan kursi pimpinan MPR sekiranya akan digelar 28 Agustus mendatang.

Hanya saja, Badan Pengkajian MPR justru meminta tambahan waktu dengan alasan banyak yang akan dibahas, berkaitan dengan rekomendasi amandemen UUD 1945.

"Hari ini badan pengkajian sudah meminta waktu perpanjangan. Perpanjangan waktu jangan tanggal 28 kasih waktu beberapa waktu lagi untuk memperdalam materi-materi," jelas Wasekjen PAN itu.

[Gambas:Video CNN] (tst/osc)