Permadi Ungkap Rencana Lengserkan Jokowi Sebelum Pelantikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus senior Partai Gerindra, Permadi mengungkapkan secara terbuka agenda melengserkan Presiden Joko Widodo sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Permadi usai menggelar pertemuan tertutup dengan Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Sunarko hingga Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath di kediaman pribadi Permadi di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9).

"Sebelum pelantikan targetnya [menurunkan Jokowi], pokoknya sebelum pelantikan [presiden]," kata Permadi kepada para wartawan, Sabtu (28/9).

Ketika berbicara, Permadi tidak didampingi baik Sunarko maupun Al Khaththath.

Permadi mengaku tengah menyusun sebuah langkah bersama para purnawirawan jendral TNI lain beserta segenap elemen 212. Permadi menyebut, agar tujuan itu berhasil, ia sudah membagi-bagi tugas antara dirinya, Sunarko hingga Al Khathath untuk menyusun gerakan sejenis people power.

"Kita bagi pekerjaan. Kalau sudah langkah kita tetap kita juga mendatangkan habib yang menangani 212 supaya 212 ikut bersama dalam people power ini untuk memperkuat gerakan ini sehingga tujuannya berhasil," kata Permadi.

Permadi menilai Jokowi sudah berkali-kali menipu masyarakat Indonesia sehingga layak untuk diturunkan. Ia menyebut kondisi ekonomi dan sikap Jokowi yang kerap ingkar janji menjadi alasan mantan wali kota Solo itu mesti diturunkan.

"Menipu tidak akan mengangkat Ketum Golkar jadi menteri. Katanya tak boleh merangkap, nyatanya merangkap terus dan dia telah menipu rakyat Indonesia. Saya indonesia saya Pancasila. itu penipuan yang luar biasa," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, Permadi turut menilai tuntutan para mahasiswa yang berdemonstrasi menolak berbagai rancangan undang-undang belakangan ini sangat kecil. Ia bahkan mendukung gerakan revolusi oleh berbagai elemen masyarakat yang bertujuan untuk mengubah sistem pemerintahan dan politik yang bertujuan bagi kesejahteraan masyarakat.

"Karena yang paling mendasar adalah perubahan sistem yaitu kembali ke UUD 1945 yang asli, perubahan pemerintahan, dan perubahan yang kita sebut seperti revolusinya Bung Karno yaitu revolusi multikompleks," kata dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan semua pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019 akan berhadapan dengan TNI.

Menurutnya, peringatan itu juga berlaku kepada semua pihak yang bertindak anarki.

"Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu akan berhadapan dengan TNI," ujar Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9).

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Al Khathatah, namun tidak memberikan respons. Hingga ini berita ini diturunkan, CNNIndonesia.com juga belum bisa mendapatkan konfirmasi dari Soenarko. (rzr/ain)